Senin, 31 Maret 2014

Sejarah Hukum di Indonesia


1.Periode Kolonialisme
Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode VOC,Masa Besluiten Regerings , Masa Regeringsreglement,Masa Indische Staatsregeling,dan Politik etis hingga penjajahan Jepang.[1]
a.      Periode VOC
Pada masa berdagang di Indonesia VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda.Hak istimewa tersebut adalah hak octrooi yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang.Karena hak istimewa tersebut, VOC semakin menjadi-jadi dengan memaksakan aturan-aturan yang dibawanya dari Belanda kepada penduduk pribumi. Ketentuan hukum tersebut sama dengan hukum Belanda kuno yang sebagian besar merupakan hukum disiplin .
VOCmengumpulkan aturan-aturan yang mulanya tidak disimpandengan baik hingga akhirnya diberi nama Statuta Batavia (1642). Usaha serupa dilakukan lagi pada tahun 1766 dan menghasilkan Statuta Batavia Baru.Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Freijer yang di didalamnya termuat aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris Islam.Selain peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh VOC, pada masa ini pun kaidah-kaidah hukum adat Indonesia tetap dibiarkan berlaku bagi orang-orang bumi putera (pribumi).[2]
Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk:
1) Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda;
2) Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan
3) Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para pendatang Eropa.
Dari uraian di atas dapat diketahi bahwa ketika VOC berakhir pada 31 desember 1799 ( karena VOC dibubarkan oleh pemerintah belanda) tata hukum yang berlaku pada waktu itu terdiri atas aturan-aturan yang berasal dari negeri Belanda dan aturan-aturan yang diciptakan oleh gubernur jendral yang berkuasa di daerah kekuasaan VOC. Serta aturan-aturan tidak tertulis maupun tertulis yang berlaku bagi orang-orang pribumi , yaitu hukum adatnya masing masing.
Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa.Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri.Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.[3]

b.      Besluiten Regerings (1814-1855)
Pada masa Besluiten Regerings (BR) raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yang lain. Kekuasaan mutlak raja tersebut diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemene Verordening atau peraturan pusat. Peraturan pusat berupa keputusan raja maka dinamakan koninklijk besluit.Pengundangannya lewat selebaran yang dilakukan oleh gubernur jendral. Ada dua macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya.
1.      Ketetapan raja yaitu besluit sebagai tindakan eksekutif raja misalnya ketetapan pengangkatan gubernur jendral.
2.      Ketetapan raja sebagai tindakan legislative, misalnya berbentuk Algemene Verordening atauAlgemene maatregel van bestuur di negeri Belanda.
Raja mengangkat para komisaris jendral yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan di Nederlands Indie (Hindia Belanda).Mereka yang diangkat ialah Elout Buyskes dan Van der Capellen. Para komisaris jendral itu tidak membuat peraturan baru untuk mengatur pemerintahannya.Mereka tetep memberlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris berkuasa di Indonesia, yaitu mengenai Landrete dan susunan pengadilan buatan Raffles. Lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi tetap sama digunakan peradilan Inggris begitu pula pelaksanaannya. Dalam usaha untuk memenuhi kekosongan kas Negara Belanda,  Gubernur Jendral Du Bus de Gisigres menerapkan politik agraria dengan cara memperkerjakan orang-orang pribumi yang sedang menjalankan hukuman yang dikenal dengan kerja paksa (dwangs arbeid).
Pada tahun 1830 pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata.Pengundangan hukum yang sudah berhasil dikodifikasi itu baru dapat terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1838.Setelah itu timbul pemikiran tentang pengkodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Pemikiran itu akan diwujudkan sehingga pada tanggal 15 Agustus 1839 menteri jajahan di Belanda mengangkat komisi undang-undang bagi Hindia Belanda yang terdiri dari Mr. Scholten van Out Haarlem (ketua) dan Mr. J. Schneither serta Mr.J.F.H. van Nes sebagai anggota. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi itu dan disempurnakan oleh Mr. H.L.Whicer adalah:
1.      Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Peradilan.
2.      Algemene Bepelingen van Wetgeving (AB) atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan.
3.      Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4.      Wetboek van Kooponhandel (WvK) atau KUHD
5.      Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau Peraturan Tentang Acara Perdata.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa tata hukum pada masa Besluiten Regerings terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan.Peraturan tertulis yang tidak dikodifikasi, dan peraturan-peraturan tidak tertulis yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan Eropa.[4]
c.        Regerings reglement (Periode liberal Belanda)
Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grond Wet (UUD) di negeri Belanda.Perubahan UUD negeri Belanda ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja, karenaStaten Generaal (Perlemen) campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan perundangan, ialah dengan dicantumkannya Pasal 59 ayat I,II,dan IV Grond Wet yang isinya:
Ayat 1:Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia.
Ayat II dan IV: Aturan tentang kebijaksanaan pemerintah melalui undang-undang. Sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang.
Peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan oleh raja denganKoninklijk Besluit-nya, tetapi peraturan itu ditetapkan bersama oleh raja dan perlemen.Dengan demikian, sistem pemerintahannya berubah dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer.[5]
Peraturan tersebut disebut Regeringsreglement Pada tahun 1854 di Hindia Belanda atau disebut juga Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia Belanda) yang tujuan utamanya melindungi kepentingan kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan. Hal ini dapat ditemukan dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas.[6]
Otokratisme administrasi kolonial masih tetap berlangsung pada periode ini, walaupun tidak lagi sebengis sebelumnya.Namun, pembaruan hukum yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terus terjadi, hanya subyek eksploitasinya saja yang berganti, dari eksploitasi oleh negara menjadi eksploitasi oleh modal swasta.

d.      Indische Staatsregeling (1926-1942)
Indische Staasregeling (IS) adalah RR yang sudah diperbaharui dan berlaku tanggal 1 Januari 1926 melalui S.1925:415. Pembaruan RR atau perubahan RR menjadi IS ini karena berubahnya pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Grond Wet negeri Belanda pada 1922. Pada masa berlakunya IS ini bangsa Indonesia sudah turut membentuk undang-undang dan turut menentukan nasib bangsanya karena mereka turut dalam volksraad.
Pada pasal 131 IS dapat diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu yang ditetapkan dalam pasal 163 IS.
Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan.Sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut.
1. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 IS adalah hukum perdata, hukum pidana material, dan hukum acara.
a.  Hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah BurgerlijkWetboek danWetboek van Koophandel dengan asas konkordansi.
b.Hukum pidana material yang berlaku bagi golongan Eropa ialah WetboekvanStrafrecht.
c.  Hukum acara yang digunakan ialah Reglement op deBurgerlijk Rechtsvorderingdan Reglement op de Strafvodering . Susunanperadilan yang digunakan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah:
        Residentiegerecht
        Raad van Justitie
       Hooggerechtshof
2.      Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Namun jika pemerintah Hindia Belanda menghendaki lain, hukum dapat diganti dengan ordonansi yang dikeluarkan olehnya. Dengan demikian berlakunya hukum adat tidak mutlak.Keadaan demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan bagi semua golongan.
Susunan peradilannya adalah:
        Districtsgerecht
        Regentschapsgerecht
        Landraad
3.      Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing :
a.       Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka menurut ketentuan Pasal 11 AB.
b.      Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda.
c.       WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918, untuk hukum pidana material.
d.      Lembaga pengadilan
        Pengadilan Swapraja
        Pengadilan Agama
        Pengadilan Militer[7]

e.         Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang
Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu:
1.      Indonesia Timur dibawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berkedudukan diMakassar.
2.      Indonesia Barat dibawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta.
Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei.Dari ketentuan Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/192 dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain tetap menggunakan Indische Staaregeling (IS).
Kemudian pemerintah bala tentara Jepang mengelurkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei No. 25 tahun 1944 dan Gun Seirei No.14 tahun 1942, untuk melengkapi peraturan yang telah ada sebelumnya. Gun Seirei nomor istimewa tahun 1942 dan Osamu Seirei No.25 tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus. Gun Seirei No.14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.
-Masa 1945-1949
Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa lain. Sehingga Indonesia bebas menentukan nasibnya untuk mengatur negara dan menetapkan tata hukumnya.UUD 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan tata hukum yang berlaku adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan pemerintah Negara Republik Indonesia dari 1945-1949.
-Masa 1949-1950
Masa ini adalah masa berlakunya konstitusi RIS.Pada masa tersebut tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945-1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah Negara yang berwenang untuk itu selama kurun waktu 27-12-1949 sampai dengan 16-08-1950.
-Masa 1950-1959
Tata hukum yang diberlakukan pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 142 UUDS 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah Negara selama kurun waktu dari 17-08-1950 sampai dengan 04-07-1959.
-Masa 1959-Sekarang
Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada masa 1950-1959 dan yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.[8]
Kebijakan Politik Etis dikeluarkan pada awal abad 20. Di antara kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum adalah:
 1) Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum;
 2) Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi;
3) Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi;
4) Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas;
5) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Hingga runtuhnya kekuasaan colonial.
pembaruan hukum di Hindia Belanda mewariskan:
 1) Dualisme/pluralisme hukum privat serta dualisme/pluralisme lembaga-lembaga peradilan;
2) Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa dan Non-Tionghoa, dan Pribumi.
Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Beberapa perubahan perundang-undangan yang terjadi:
1) Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga untuk orang-orang Cina;
2) Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan,
Dan pembaharuan yang dilakukan adalah:
 1) Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan;
2) Unifikasi kejaksaan;
3) Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan;
 4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum;
5) Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi.

2.         Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal
a.         Periode Revolusi Fisik
Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan, yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi: 1) Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan; 2) Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi.
b.         Periode Demokrasi Liberal
UUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia.Namun pada masa ini pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.[9]
3.         Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru
a.         Periode Demokrasi Terpimpin
Langkah-langkah pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah:
1) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif;
2) Mengganti lambang hukum dewi keadilan menjadi pohon beringin yang berarti pengayoman;
 3) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU No.13/1965;
4) Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak berlaku kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual.
b.         Periode Orde Baru
Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, rezim Orde Baru ?membekukan? pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia; di antaranya adalah UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Selain itu, orde baru juga melakukan: 1) Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif; 2) Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Singkatnya, pada masa orde baru tak ada perkembangan yang baik dalam hukum Nasional.
4.         Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)
Sejak pucuk eksekutif di pegang Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi empat kali amandemen UUD RI. Di arah perundang-undangan dan kelembagaan negara, beberapa pembaruan formal yang mengemuka adalah:
1) Pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan;
 2) Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia; dan
3) Pembaruan sistem ekonomi.
Penyakit lama orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih kokoh mengakar pada masa pasca orde baru, bahkan kian luas jangkauannya.Selain itu, kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam itu. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (kini ditambah advokat) dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan permbaruan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan Kejaksaan Agung meneruskan proses peradilan mantan Presiden Soeharto, peradilan pelanggaran HAM, serta peradilan para konglomerat hitam. Sisi baiknya, pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak-haknya dan mengembangkan sumber daya hukumnya secara mandiri, semakin gencar dan luas dilaksanakan.Walaupun begitu, pembaruan hukum tetap terasa lambat dan masih tak tentu arahnya.



[1]Shella paditadharma,”sejarah hukum indonesia”,dalamhttp://shellapaditadharma. blogspot. com, diakses 21 september 2013.
[2]Muhammad ikhsan, “tata hukum atau sejarah tata hukum”, dalam http://ikhsanm. blogspot. com, diakses 21 september 2013.
[3]Rahmi Zantia,”sejarah hukum di Indonesia”, dalam http://rahmizantiaa. blogspot. com, diakses 21 september 2013.
[4] Ikhsan Op.cit
[5]Shella ,Op.cit
[6]Ikhsan, Op.cit
[7]Ibid
[8] Shella Op.cit
[9]Ibid

Hubungan antara PIH dan PHI
PIH mendukung, menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia (Tata Hukum Indonesia).
            PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa, untuk mempelajari PHI (Tata Hukum Indonesia) harus belajar PIH dahulu karena pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan di dalam PIH. Sebaliknya pokok-pokok bahasan PHI merupakan contoh kongkrit apa yang dibahas di dalam PIH.
Persamaan antara PIH dan PHI yaitu :
Baik PIH maupun PHI, sama‐sama merupakan mata kuliah dasar, keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum.
Perbedaan antara PIH dan PHI :
Perbedaan antara PIH dengan PHI dapat dilihat dari segi objeknya yaitu PHI berobjek pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, atau objeknya khusus mengenai hukum  positif (ius constitutum). Sedangkan objek PIH adalah aturan tentang hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.[1]
Fungsi dasar PTHI/PHI :
            Sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia bagi para calon sarjana hukum yang menuntut ilmu di Indonesia yang penting bagi mereka untuk memahami pengetahuan dan pengertian tentang hukum ditingkat pendidikan yang lebih tinggi.Mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia (hukum positif).[2]
Maka dapat disimpulkan Pengantar Tata Hukum Indonesia atau sekarang Pengantar Hukum Indonesia adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata hukum Indonesia dan segala seluk beluk yang terdapat di dalamnya. Jadi yang ,menjadiobjek pembicaraan dalam pengantar hukum Indonesia ialah hanya tata hukum Indonesia (hukum positif) seperti HTN,HAN,Hukum Pidana,Perdata,Dagang,dll.

RUANG LINGKUP PHI (Tata Hukum Indonesia)
Tata Hukum di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Hukum Indonesia, ditetapkan oleh Negara Indonesia. Lahirnya Tata Hukum di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuklah tata hukumnya itu dinyatakan dalam :
1.Proklamasi Kemerdekaan:“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”,
2.Pembukaan UUD-1945: “ Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-undang dasar Negara Indonesia…”
Pernyataan itu mengandung arti :
1.      Menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat.
2.      Pada saat itu menetapkan tata hokum Indonesia,sekedar mengenai bagian tertulis.[3]
Pengantar ilmu hukum (PHI) merupakan terjemahan dari mata kuliah inleiding tot de recht sweetenschap yang diberikan di Recht School (RHS) atau sekolah tinggi hukum Batavia di jaman Hindia Belanda yang didirikan 1924 di Batavia (Jakarta sek.) istilah itupun sama dengan yang terdapat dalam undang-undang perguruan tinggi Negeri Belanda Hoger Onderwijswet 1920. Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah “pengantar ilmu hukum .” adalah perguruan tinggi Gajah Mada yang didirikan di yogyakarta 13 maret 1946.
Ilmu-Ilmu yang Membantu Ilmu Hukum yaitu:
·Sejarah hukum : salah satu bidang studi hukum , yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antar hukum yang berbeda karena di batasi waktu yang berbeda pula.
·Politik hukum : salah satu bidang studi hukum , yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
·Perbandingan hukum:salah satu bidang studi hukum yang mempelajari dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dua atau lebih sistem hukum antar Negara maupun dalam Negara sendiri.
·Antropologi hukum:salah satu bidang studi hukum yang mempelajari pola-pola sengketa penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
·Filsafat hukum:salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari hukum , objek dari filsafat hukum dalah hukum yang dikaji secara mendalam.[4]
·Sosiologi hukum:salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya .
·Psikologi hukum:salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia .
·Ilmu hukum positif:ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup berlaku pada waktu sekarang.
                            
Klasifikasi Hukum
Menurut Sifatnya :
1)   Hukum Memakasa (imperative); hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
2)  Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap); hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.[5]

Menurut fungsinya :

1) Hukum materiil :hukum yang berisi perintah-perintah dan larangan.Misalnya, larangan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau setiap orang tua harus mendidik dan memelihara anaknya sampai dewasa. Hukum materiil, antara lain, dapat ditemui dalam KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang.

2)Hukum formal atau hukum acara : keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan perbuatan yang melanggar hukum materiil. Dengan kata lain, hukum materiil ini berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh agar hukum dapat dilaksanakan. Hukum formal dapat ditemui dalam KUHP.[6]

Menurut Isinya:
1) Hukum Privat/perdata :Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privar terdiri atas:
a.Hukum Adat
Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.[7]
Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut.Keputusan tersebut tidah hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan).Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.
b.Hukum Dagang
Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan .sistem hukum dagang dalam arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.
c. Hukum Perdata
Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.
KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku I tentang Orang (Van Personnenrecht)
2.     Buku II tentang Benda (Zaakenrecht)
3.     Buku III tentang Perikatan (Verbintenessenrecht)
4.     Buku IV tentang Kadaluwarsa dan Pembuktian (Verjaring en Bevwijs)

Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Pengetahuan terdiri atas 4, yaitu :
1. Hukum perorangan (persoonenrecht) yang antara lain mengatur tentang orang sebagai subjek hukum, orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu.
2. Hukum keluarga (familierecht) yang memuat antara lain tentang perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan suami dan istri, hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (ouderlijke macht),perwalian (voogdij),pengampunan (curatele).
3. Hukum harta kekayaan (vermogensrecht) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan ini meliputi, hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang, hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
4. Hukum waris (erfrecht) mengatur tentang benda atau kakayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang.[8]
2) Hukum public :Hukum Publik adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat perlengkapan negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Hukum Publik terdiri atas :
a.Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan/republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan maupun bawahan beserta tingkatannya (hierarchie) yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu beserta susunan (terdiri dari orang atau sejumlah orang),wewenang tingkatan imbang dari dan alat perlengkapan negara itu.
b.Hukum Administrasi Negara
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiataan-kegiatan alat-alat perlengkapan negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat  perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi memperoleh hak-hak dan  membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.
c. Hukum Pidana
Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

d.Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.
e.Hukum Internasional
Hukum internasional terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum publik internasional.Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.Sedangkan hukum publik internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

Menurut Waktu Berlakunya:
1) Ius Constitutium(Hukum positif/berlaku sekarang); hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (hukum yang berlaku dalam masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu).
2) Ius Constituendum (berlaku masa lalu); hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
3) Antar Waktu (hukum asasi/hukum alam); hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.[9]

Menurut Daya Kerjanya:
Menurut daya kerjanya , hukum terbagi menjadi hukum memaksa (dwingendrecht) dan hukum yang mengatur ( aandvullendrecht ). Yang dimaksud dengan hukum memaksa adalah peraturan – peraturan yang tidak boleh disimpangi dengan jalan perjanjian . Hukum yang memaksa memikat tiada syarat , artinya tidak peduli apakah para pihak menghendaki tunduk padanya atau tidak. Sedangkan hukum yng mengatur hanya hendak mengatur dan tidak mengikat dengan tiada bersyarat .
Hukum Publik biasanya bisa dikatakan sebagai hukum memaksa sedangkan hukum Perdata biasanya disa disebut hukum mengatur .selanjutnyaUplianus mengatakan :
“Publicus ius est, quod ad statum rei romanae spectat, private quod ad singuloru   utitiate; sunt enim quaedam publice, utilia, quaedam privatim”
Artinya  yaitu ukum Publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahtraan Negara (Romawi); Hukum perdata adalah hukum yang mengurus kepentingan perorangan-perongan khusus; karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata .
Jadi berdasarkan pendapat Uplianus tersebut memang terdapat kepentingan-kepentingan umum dan ada kepentingan-kepentingan khusus dalam suatu isi hukum . Dengan kata lain isi peraturan –peraturan hukum bergantung kepada kepentingan yang diatur oleh hukum.kepentingan yang diatur oleh hukum itulah yang menjadi daya kerja hukum tersebut . Hukum yang mengatur kepentingan umum biasanya adalah hukum memaksa sedangkan hukum yang mengatur kepentingan khusus adalah hukum yang mengatur dan menambah .[10]
Hukum Publik disebut sebagai hukum mengatur karena ia mengatur kepentingan umum. Oleh karena itu seorang tak diperbolehkan untuk mengecualikan hukum publik demi kepentingan perdata (khusus) .sebaliknya hukum perdata adalah hukum yang mengatur , karena ia mengatur kepentingan perdata .pembentuk undang-undang biasanya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengatur kepentingan sebagai yang dikehendakinya. Walaupun demikian , dalam hukum perdata banyak terdapat peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa. Hal ini ditimbulkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:
1.Ketentuan yang ditetapakan dengan tujuan menghindarkan setiap orang melakukan pelanggaran-pelanggaran dari suatu prinsip umum hukum perdata .
2.Ketentuan yang ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi seorang yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat agar pihak yang lain yang berkedudukan ekonomi lebih rendah tidak dipaksa untuk mengikuti kemauan pihak lain yang lebih kuat.
3.Ketentuan yang juga menyangkut kepentingan-kepentingan umum , sehingga memiliki sifat campuran ,  yaitu hukum perdata dan hukum publik .
4.Ketentuan yang mengatur syarat sahnya perbuatan hukum , conthnya peraturan tentang  kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan tentang bentuk perbuatan-perbuatan hukum dan bentuk-bentuk perbuatan hukum tersebut . ketentuan ini bersifat memaksa karena tidak dapat diserahkan kepada orang-orang yang bertindak sendiri untuk menentukan syarat-syarat untuk sah atau tidaknya perbuatan-perbuatan hukum mereka.[11]
Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu undang-undang itu bersifat memaksa , maka dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Algemeine van Bepaligen yang menyatakan  :
            “Taka ada tindakan atau perjanjian yang dapat melmpuhkan kekeuatan Undang-undang yang bersangkutan dengan tertib hukum atau susila yang baik “
            Menurut ketentuan tersebut , segala peraturan yang mengenai tertib atau susila yang baik adalah memaksa .
Peraturan mengenai tertib umum adalah peraturan-peranturan dengan man langsung tersangkut kepentingan umum , jadi baik peraturan-peranturan hukum public maupun peraturan-peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan public. Peranturan mengenai susila yang baik adalah peraturan-peraturan yang mnegenal kesusilaan yang berlaku dalam masarakat pada waktu sekarang (positive moral ) artinya peraturan yang umumnya diakuidan diikuti sebagia peraturan kesusilaan dalam masyarakat pada waktu tersebut.berdasarkan penjabaran di atas bahwa hukum yang memaksa adalah hukum yang tidak dapat disimpangi dengan jalan perjanjian yang pada umumnya hukum yang mengatur kepentinga umum. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat disimpangi melalui perjanjian yang mengatur kepentingan pribadi. Dengan kata lain setiap orang diperkenankan untuk mengecualikan sesuatu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur dengan jalan membuat suatu perikatan.
            Mengenai pendapat yang tentang hukum yanmg memaksa adalah sama dengan hukum public dan hukum yang mengatur adalah sama dengan hukum perdata ,sepenuhnya tidak benar. Dikarenakan hukum hukum perdata , terdapat pengecualiaan yang menyebabkan sifatnya menjadi memaksa . Hal ini tidak menyebabkan aturan tersebut dapat diklarifikasi sebagai hukum public hakekatnya tetap hukum perdata tetapi dengan sifat memaksa
Khusus untuk hukum perdata yang bersifat memksa tersebut, berarti terhadapnya tidak dapat dikecualikan dengfa jalan perjanjian .setiap orang harus mematuhi dengan tiada bersyarat. Bagaimana dengan UU 40/2007? Undang-undang ini termasuk ke dalam hukum perdata .berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 40 /2007, yang termasuk dengan perseorangan terbatas adalah “Badan hukum yang termasuk Persekutuan Modal , didirikan berdasakan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenui persyratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksaannya”.Dilihat dari kata perjanjian tersebut ., maka pada hakekatnya perseorangan terbatas merupakan dalam suatu lembaga yang masuk dalam ranah hukum perdata.
Bagaimana dengan aturan mengenai preempriteve right dalam UU 40/2007 bisa dilihat dari pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007, maka bahwa preemptive right merupakan kepentingan perdata , kepentingan yang bebas diatur oleh banyak pihak yang membuatnya . walaupun demikian ketentuan mengenai preemptive right merupakan kebiasaan dari perbuatan hak atas saham .maka kesimpulannya maka ketentuan mengenai preemptive right memiliki sifat memaksa (dwingendrecht).

Menurut Wujudnya:
1) Hukum Objektif : hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang atau lebih.
2) Hukum Subjektif : hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.
Hukum Subjektif disebut juga HAK, pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.[12]















[1]Gunawan Agustin,”pengantar ilmu hukum”,dalamhttp://gunawanagustian92. wordpress. com, diakses 16 september.
[2]Nebzarc,”hubungan antara pengantar hukum indonesia dan pengantar ilmu hukum”,dalamhttp://nebzarc.wordpress.com, diakses 18 september 2013.
[3]Muhammad ihsan,”belajar hukum dasar”, dalam http://belajarhukumdasar.blogspot.com, diakses 16 september 2013.
[4]Panji Onggo,”pengantar ilmu hukum”, dalam http://panji - onggo.blogspot.com, diakses 16 september 2013.
[5]Hendri,”Penggolongan Hukum”, dalam http://belajarpkndenganhendri. wordpress. com, diakses 16 september 2013.
[6]Bahaudin Nursyah, dalam “penggolongan hukum menurut fungsinya”, dalam http://silabusrppsma. blogspot. com, diakses 16 september 2013.
[7]Adityaendy,”hukum menurut isinya”,dalamhttp://adityaendy.blogspot.com, diakses 18 september 2013.
[8]Ibid
[9]Hendri Op.cit
[10]Zoel,”Pengantar hukum Indonesia”, dalam https://sites.google.com /site vjkeybot/dokuments/makalah/pengantar-hukum-indonesia/klasifikasi-hukum,diakses 16 september 2013.
[11]Ibid
[12]Heri wibowo,”penggolongan hukum”, dalam http://bowolampard8.blogspot.com, di akses 18 september 2013.